"أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم عندنا"
Home » » Kementrian Kepesantrenan (Antara impian vs kenyataan)

Kementrian Kepesantrenan (Antara impian vs kenyataan)

Written By Darul Ihsan on Sabtu, 30 Agustus 2014 | 04.36

Oleh : Tgk Mustafa Husen Woyla, S. Pd. I
Tulisan ini terinspirasi ketika penulis berserta 50 guru seluruh dayah se-Aceh magang selama sebulan di berbagai Pesantren di Jawa Timur (Agustus 2014). Sebuah program yang didanai oleh Badan Pembinaan Pendidikan Dayah  (BPPD). Ketika kami sowan ke para Kiyai setelah memeperkenalkan diri. Semua pengasuh Pesantren mengapresiasi Pemerintah Aceh karena sudah membentuk sebuah instansi independen yang mengurus dayah dan mereka berharap semoga Pemerintah Jawa Timur mengikuti jejak Aceh bahkan para kiyai sepuh di Jawa Timur beraharap Pemerintah Pusat terbuka mata untuk membentuk Kementrian Kepesantrenan.
Historis
Pondok Pesantren merupakan bagian dari sistem pendidikan Nasional, keberadaan Pondok Pesantren sebelum Indonesia merdeka diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia.

Pada masa kolonialisme dari Pondok Pesantren lahirlah tokoh-tokoh nasional yang tangguh yang menjadi pelopor pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim Asyari, Tgk Chik Ditiro, Abu Hasan Krueng Kalee dan sejumlah tokoh pergerakan  lain di seluruh Nusantara. Maka dapat dikatakan bahwa masa itu Pesantren/Dayah sudah memberikan kontribusi yang besar bagi terbentuknya Republik tercinta ini.

Pasca kemerdekaan, Pondok Pesantren perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama (tafaqquh fiddien). Meskipun dianak tirikan, Pesantren sudah berhasil menyumbangkan sejumlah tokoh yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Antara lain,  KH Abdurrahman Wahid sudah pernah mengisi kursi Presiden Republik Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Fakto Pendukung Kelayakan;
Untuk merasionalisasikan keurgensian membentuk sebuah institusi yang memiliki otoritas mutlak untuk fokus mengurus pesantren antara lain;
Pertama, terlalu gemuk;
 Kementerian Agama dinilai terlalu gemuk. Dampaknya, beberapa tugas pokok Kementerian Agama belum bisa dilaksanakan dengan baik. Misalnya, muncul beberapa kasus dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena itulah, muncul wacana untuk membentuk Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.

“Hal ini diperlukan karena begitu besar tugas Kementerian Agama sehingga terkesankan hanya terkonsentrasi pada persoalan haji saja,” kata Hafidz Taftazani, Wakil Ketua Asosiasi Bina Haji dan Umrah Nahdlatul Ulama (Asbihu-NU) dalam “Seminar Nasional Rekonstruksi Haji Menuju Perhajian yang Bersih dan Berwibawa” di hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (3/7/2014) (Sumber: dok. Humas BWI).

Kedua, besar penerima manfaat;
Kepala Pusat Pengembangan Penelitian dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama H. Abdul Jamil mengatakan, jumlah santri di seluruh Pondok Pesantren yang ada di indonesia yang telah terdaftar di Direktorat Pendidikan Diniyah & Pondok Pesantren di 33 Provinsi seluruh Indonesia mencapai 3,65 juta yang tersebar di 25.000 pondok pesantren. (REPUBLIKA.CO.ID) Update 2011.
Hampir sebanding dengan penduduk Provinsi Aceh. Tentunya jumlah tersebut akan terus bertambah seiring dengan terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2020 akan mencapai hampir  300 juta jiwa (Badan Pusat Statistik). Dari banyak hal yang mesti ditangani oleh Kementrian Agama serta semakin banyak bertambah santri dan Pesantren di Indonesia sudah selayaknya mempertimbangkan usulan yang sangat rasional ini.

Ketiga, Perbandingan dengan Kementrian yang sudah ada;
Mari kita bandingkan keurgensian Kementrian Kepesantren dengan Kementrian Kelautan, Kementrian Kehutanan dan Kementrian Pertanian Republik Indonesia dan seterusnya dengan Kementrian Pesantren. Logikanya, jika mengurus masalah makan saja butuh kepada beberapa Kementrian, tentu untuk mengurus, membina, memajukan dan mengontrol  Pesantren yang berfokus mendidik Sumber Daya Manusia (SDM) jauh lebih penting dari urusan perut semata.

Selama ini Pemerintah Indonesia berasumsi bahwa Pesantren di bawah Kementrian Agama masih sanggup mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia Pesantren. Di Negara kita Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja yang berkonsentrasi mengurus pendidikan, berdasarkan data Education For All Global Monitoring Report 2012 yang dikeluarkan oleh UNESCO setiap tahunnya, pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-64 untuk pendidikan di seluruh dunia dari 120 Negara. Kemudian data Education Development Index (EDI) Indonesia, pada 2011 Indonesia berada di peringkat ke-69 dari 127 negara. (Sumber: okezone.com). Yang fokus saja tidak maksimal apalagi Kementrian Agama yang membawahi bebepara unit Direktorat.

 

Keempat: Pesantren butuh Kementrian bukan hari Nasional Santri;
Setiap kali Pemilihan Presiden (Pilpres) semua Calon Presiden (Capres) dan Wakil Presiden (Cawapres) selalu datang meminta dukung Kiyai dan santri. Semakin banyak pesantren yang bisa dirangkul semakin tinggi pula tingkat elektabilitas Capres tersebut. Untuk merangkul orang Pesantren sang Capres-Cawapres Jokowi-JK pun memberi angin Surga kelak jika terpilih akan menetapkan 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional.

Jika dianalisa lebih dalam, tidak banyak manfaat jika Pemerintahan Jokowi-JK akan memenuhi janji politiknya di masa kampanye berupa mencetuskan Hari Santri Nasional  kecuali hanya sebatas seremonial belaka. Namun jika Pesantren punya Kementrian sendiri tentu manfaat untuk Pesantren jelas dirasakan secara permanen oleh semua unsur di Pesantren, yakni; pesantren, kiyai, guru dan santri. Hal itu sudah dirasakan oleh masyarakat Aceh dengan berbekal keistmewaan dan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) sudah melahirkan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD). BPPD yang berkonsentrasi mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan Dayah/Pesantren di Aceh.

Kelima: BPPD Cikal bakal Lahir Kementrian Kepesantrenan;
Suatu yang patut disyukuri dan dibanggakan, Aceh sudah beberapa kali  menjadi inisiator lahirnya sejumlah Lembaga atau institusi di Republik Indonesia. Bappeda jadi Bappenas, Dekrada jadi Dekranas, MPU jadi MUI, JKA jadi JKN dan yang terakhir  Pimpinan Daerah melalui calon nonPartai (Independen) juga bermula dari Aceh. Jadi bukan suatu hal yang mustahil lahirnya Kementrian Pesantren cikal bakalnya adalah BPPD. Semoga.

Penulis adalah Guru Dayah Darul Ihsan Abu Hasan Krueng Kalee, Siem Aceh Besar,
Sekjen Ikatan Penulis Santri Aceh (IPSA).



Bagikan ke:

Posting Komentar

 
Website Resmi © Yayasan Teungku Haji Hasan Krueng Kalee Dayah Darul Ihsan – All Rights Reserved